DPRD Soroti 14 OPD di Kotim Masih Dipimpin Plt, Desak Bupati Segera Tunjuk Pejabat Definitif
Inews Buntok Kota- Kinerja birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi sorotan. Hingga memasuki triwulan terakhir tahun 2025, sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim masih belum memiliki kepala definitif. Posisi strategis itu hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), bahkan beberapa di antaranya sudah berlangsung lebih dari dua tahun.
Kondisi ini menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, yang menilai kekosongan jabatan definitif dapat berimbas pada lambannya pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.
Anggota DPRD Kotim, Muhammad Abadi, menegaskan bahwa jabatan Plt seharusnya bersifat sementara. Namun jika dibiarkan terlalu lama, hal itu dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Tanpa pimpinan definitif, kebijakan di OPD tidak akan maksimal. Ada batasan kewenangan bagi Plt yang bisa menghambat kinerja dan pelayanan publik. Karena itu, kami meminta Bupati Halikinnor segera menunjuk pejabat definitif agar roda pemerintahan berjalan optimal,” tegas Abadi, Minggu (5/10/2025).
Baca Juga : Lapas Palangka Raya Latih Warga Binaan Jadi Petani Cabai Andal
Persiapan APBD 2026 Jadi Pertimbangan Mendesak
Selain berdampak pada efektivitas program kerja, Abadi menyoroti bahwa kekosongan jabatan definitif juga berpotensi mengganggu proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Menurutnya, penyusunan APBD merupakan proses strategis yang menuntut tanggung jawab dan otoritas penuh dari pejabat yang sah.
“APBD 2026 akan segera dibahas. Sebelum itu, seharusnya pejabat definitif sudah dilantik. Ini penting agar proses perencanaan dan penganggaran tidak terhambat. Termasuk di PDAM, kenapa persoalannya sampai berlarut-larut, ini juga perlu perhatian serius,” ujarnya menambahkan.
Abadi menilai bahwa pejabat Plt memiliki kewenangan terbatas dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang. Akibatnya, sejumlah program penting di beberapa OPD berjalan setengah hati dan tidak konsisten karena minimnya keputusan strategis.
Dampak Langsung ke Layanan Publik
Masih menjabatnya banyak Plt di berbagai OPD, kata Abadi, bisa menimbulkan ketidakpastian birokrasi dan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik. Tanpa pemimpin definitif, pegawai di bawahnya cenderung berhati-hati dalam bekerja, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat.
“Ada beberapa OPD yang seharusnya bisa berinovasi, tapi karena status pimpinannya masih Plt, keputusan besar sulit diambil. Ini tentu berdampak pada masyarakat yang menunggu hasil kerja pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, beberapa OPD yang berperan penting dalam urusan infrastruktur, kesehatan, hingga ekonomi daerah, disebut sangat membutuhkan sosok pimpinan tetap untuk memperkuat koordinasi dan kejelasan arah kebijakan.
Dorongan DPRD untuk Evaluasi dan Percepatan
DPRD Kotim berharap Bupati Halikinnor dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jabatan-jabatan Plt, sekaligus mempercepat proses pengisian posisi definitif melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan.
Abadi menegaskan, dewan tidak bermaksud mencampuri urusan teknis kepegawaian, namun fungsi pengawasan legislatif menuntut mereka memastikan roda pemerintahan berjalan baik.
“Kami tidak ingin pelayanan publik terganggu hanya karena masalah jabatan. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menata birokrasi agar masyarakat mendapatkan manfaatnya secara langsung,” tegasnya.
Birokrasi yang Stabil Kunci Efektivitas Pemerintahan
Menurut Abadi, pemerintahan yang stabil dimulai dari struktur birokrasi yang kuat dan jelas. Jika kursi pimpinan banyak dibiarkan kosong terlalu lama, maka visi pembangunan daerah juga sulit diwujudkan secara maksimal.
Ia pun menutup dengan harapan agar pada akhir tahun ini seluruh jabatan strategis sudah memiliki pejabat definitif, sehingga program daerah dapat berjalan lebih efektif.
“Segera tetapkan pejabat definitif demi kontinuitas kerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan alasan birokrasi,” pungkasnya.
